JAKARTA--MICOM: Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi menyatakan bahwa langkah yang diambil Bank Indonesia (BI) untuk mengurangi tekanan inflasi terlalu terburu-buru dan perlu kehati-hatian dalam menjalankan kebijakan tersebut.
"BI harus berhati-hati dalam menghadapi tekanan inflasi yang terjadi saat ini," kata Sofyan kepada Antara, Jumat (25/2).
Dirinya menambahkan, kebijakan untuk membiarkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus menguat, akan bisa menyebabkan terganggunya ekspor manufaktur di Indonesia.
Sofyan mengatakan, bahwa apabila kebijakan inflasi yang diterapkan oleh BI ini dapat berdampak pada matinya industri manufaktur di Indonesia.
"Jangan terburu-buru untuk mengambil langkah, perlu kehati-hatian untuk hal ini, jangan sampai kita yang harus menanggung akibatnya nanti," kata Sofyan.
Dirinya menegaskan, untuk impor pangan ke Indonesia, sebaiknya pemerintah harus menyikapi hal ini dengan cara memperbaiki produksi, bukan dengan meningkatkan impor ke Indonesia.
"Tahun 2010, pemerintah mengimpor 1,2 juta ton beras dan diperkirakan tahun ini akan mencapai 1,75 juta ton," kata Sofyan, yang mengarapkan adanya pembenahan untuk produksi pangan di Indonesia.
Dirinya juga menegaskan, Indonesia pada saat ini terlalu banyak mengimpor seperti beras, garam, dan lain-lain, yang seharusnya dapat diproduksi sendiri di dalam negeri. Namun, untuk harga minyak yang meningkat merupakan permasalahan yang berbeda, kata Sofyan.
"Apalagi untuk minyak, memang harganya terus-menerus naik namun hal ini disebabkan karena situasi di negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah dan Afrika Utara tidak stabil," tegas Sofyan.
Pada Kamis (24/2), BI mengambil langkah untuk meredam inflasi dengan membiarkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus menguat.
Nilai tukar rupiah sejak BI menaikkan BI rate dari 6,5 persen menjadi 6,75 persen awal Februari lalu terus menguat dari Rp9.000 menjadi Rp8.845 per dolar AS. (Ant/OL-9)
"BI harus berhati-hati dalam menghadapi tekanan inflasi yang terjadi saat ini," kata Sofyan kepada Antara, Jumat (25/2).
Dirinya menambahkan, kebijakan untuk membiarkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus menguat, akan bisa menyebabkan terganggunya ekspor manufaktur di Indonesia.
Sofyan mengatakan, bahwa apabila kebijakan inflasi yang diterapkan oleh BI ini dapat berdampak pada matinya industri manufaktur di Indonesia.
"Jangan terburu-buru untuk mengambil langkah, perlu kehati-hatian untuk hal ini, jangan sampai kita yang harus menanggung akibatnya nanti," kata Sofyan.
Dirinya menegaskan, untuk impor pangan ke Indonesia, sebaiknya pemerintah harus menyikapi hal ini dengan cara memperbaiki produksi, bukan dengan meningkatkan impor ke Indonesia.
"Tahun 2010, pemerintah mengimpor 1,2 juta ton beras dan diperkirakan tahun ini akan mencapai 1,75 juta ton," kata Sofyan, yang mengarapkan adanya pembenahan untuk produksi pangan di Indonesia.
Dirinya juga menegaskan, Indonesia pada saat ini terlalu banyak mengimpor seperti beras, garam, dan lain-lain, yang seharusnya dapat diproduksi sendiri di dalam negeri. Namun, untuk harga minyak yang meningkat merupakan permasalahan yang berbeda, kata Sofyan.
"Apalagi untuk minyak, memang harganya terus-menerus naik namun hal ini disebabkan karena situasi di negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah dan Afrika Utara tidak stabil," tegas Sofyan.
Pada Kamis (24/2), BI mengambil langkah untuk meredam inflasi dengan membiarkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus menguat.
Nilai tukar rupiah sejak BI menaikkan BI rate dari 6,5 persen menjadi 6,75 persen awal Februari lalu terus menguat dari Rp9.000 menjadi Rp8.845 per dolar AS. (Ant/OL-9)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar