JAKARTA--MICOM: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana menyatakan bahwa keputusan pelaksanaan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi masih menunggu hasil kajian dari tiga perguruan tinggi.
"Pelaksanaan kajian ditugaskan kepada tiga perguruan tinggi, mereka akan sampaikan laporan pada Maret nanti, saya belum bisa kasih komentar," kata Armida usai menghadiri peluncuran Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015 di Jakarta, Senin (28/2).
Menurut dia, setelah ada kajian dari tiga perguruan tinggi itu maka pemerintah baru dapat mengambil keputusan pasti. Tiga perguruan tinggi itu adalah UGM, UI, dan ITB.
Ia menyebutkan, penundaan pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi hanya satu opsi saja karena masih terbuka opsi lain.
Armida menyebutkan, paling tidak ada tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi yaitu kesiapan implementasi, dampak inflasi, dan harga minyak dunia.
"Harga minyak dunia yang sekarang melonjak terutama karena gejolak di Timur Tengah tentu berpengaruh ke Indonesia. Asumsi harga minyak di APBN hanya 80 dolar AS per barel sekarang harga internasional mencapai US$115 per barel," katanya.
Sementara itu mengenai RUU Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Publik, Armida mengatakan, draf RUU itu sudah masuk ke DPR.
"Pekan lalu saya dan Mendagri melakukan pertemuan dengan DPR dan disepakati untuk dibahas dan mekanismenya," katanya.
Ia menyebutkan, RUU Pengadaan Lahan itu nantinya akan menjadi dasarhukum pengadaan lahan untuk kepentingan publik.
"Akan ditetapkan bagaimana mekanismenya kalau suatu bidang lahan akan digunakan untuk kepentingan publik, bagaimana ganti rugi yang adil, dan upaya menghindari spekualasi tanah," katanya. (Ant/OL-3)
"Pelaksanaan kajian ditugaskan kepada tiga perguruan tinggi, mereka akan sampaikan laporan pada Maret nanti, saya belum bisa kasih komentar," kata Armida usai menghadiri peluncuran Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015 di Jakarta, Senin (28/2).
Menurut dia, setelah ada kajian dari tiga perguruan tinggi itu maka pemerintah baru dapat mengambil keputusan pasti. Tiga perguruan tinggi itu adalah UGM, UI, dan ITB.
Ia menyebutkan, penundaan pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi hanya satu opsi saja karena masih terbuka opsi lain.
Armida menyebutkan, paling tidak ada tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi yaitu kesiapan implementasi, dampak inflasi, dan harga minyak dunia.
"Harga minyak dunia yang sekarang melonjak terutama karena gejolak di Timur Tengah tentu berpengaruh ke Indonesia. Asumsi harga minyak di APBN hanya 80 dolar AS per barel sekarang harga internasional mencapai US$115 per barel," katanya.
Sementara itu mengenai RUU Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Publik, Armida mengatakan, draf RUU itu sudah masuk ke DPR.
"Pekan lalu saya dan Mendagri melakukan pertemuan dengan DPR dan disepakati untuk dibahas dan mekanismenya," katanya.
Ia menyebutkan, RUU Pengadaan Lahan itu nantinya akan menjadi dasarhukum pengadaan lahan untuk kepentingan publik.
"Akan ditetapkan bagaimana mekanismenya kalau suatu bidang lahan akan digunakan untuk kepentingan publik, bagaimana ganti rugi yang adil, dan upaya menghindari spekualasi tanah," katanya. (Ant/OL-3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar