JAKARTA--MICOM: Pemerintah disinyalir berupaya mematikan sektor transportasi massal secara sistematis. Terbakarnya KMP Teduh saat berlayar dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni serta tabrakan KA Mutiara Selatan dengan KA Kutojaya Selatan memperlihatkan Pemerintah tidak mengerti urgensi transportasi massal untuk masyarakat kelas bawah.
Demikian disampaikan Tulus Abadi, anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dalam perbincangan dengan Media Indonesia di Jakarta, Minggu (30/1).
"Ada upaya sistematis untuk mematikan perkeretaapian di Indonesia. Kalau pemerintah mengerti persoalatan transportasi massal yang efisien dan mampu mengangkut rakyat banyak, justru yang mesti diperhatikan adalah kereta api dan kapal laut. Namun, Pemerintah justru lebih menganakemaskan pembangunan jalan raya," cetus Tulus.
Maka, Tulus pun menuding perhatian Pemerintah terhadap transportasi publik bukan minim melainkan tidak ada. Pemerintah tidak memiliki komitmen dalam transportasi massal apalagi yang bersifat ekonomi. Hal ini terlihat dari fakta bahwa kebanyakan kecelakaan dalam transportasi massal telah menimpa rakyat jelata.
"Pemerintah terbukti melakukan pembiaran pada transportasi publik," sergahnya.
Disinggung mengenai solusi, Tulus mengatakan hanya keberpihakan pemerintah dalam konteks anggaran dan kebijakan yang bisa menyelamatkan jiwa transportasi publik ini. Untuk kereta api saja, Tulus mencatat, anggaran subsidi (public service obligation/PSO) sangat minim dan itu pun sering tertunggak. Sejak 2004, Pemerintah telah menunggak Rp1,7 triliun dan pembayarannya sering telat.
"Pada bagian lain, kereta api berada pada titik kritis. Mereka dipinggirkan dengan kebijakan jalan raya dan tol yang anggarannya lebih melimpah ruah," papar Tulus.
Akibatnya, secara langsung Pemerintah menggerogoti kemampuan kereta api dan kapal laut dari segi aspek manajemen. Dan itu berarti turut menggerogoti pula kemampuan PT KA untuk memastikan keselamatan penumpang.
Seperti diketahui, rel kereta api selama masa Belanda terdapat enam ribu kilo meter (km) jalur di seluruh Indonesia. Jumlah itu berkurang lebih dari 1000 km, karena saat ini penjang rel KA tinggal 4800 km, saat negeri ini merdeka.
"Untuk jalur laut juga sama, terutama Ferri yang menjadi angkutan antarpulau. Ada upaya sistematis mematikannya. Hal ini terlihat dari proyek jembatan Surabaya-Madura yang tentu saja akan mematikan kapal feri di sana. Kalau Indonesia negara kepulauan seharusnya anggarannya lebih untuk menyokong infrastruktur kapal laut," tukas Tulus. (*/OL-3)
Demikian disampaikan Tulus Abadi, anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dalam perbincangan dengan Media Indonesia di Jakarta, Minggu (30/1).
"Ada upaya sistematis untuk mematikan perkeretaapian di Indonesia. Kalau pemerintah mengerti persoalatan transportasi massal yang efisien dan mampu mengangkut rakyat banyak, justru yang mesti diperhatikan adalah kereta api dan kapal laut. Namun, Pemerintah justru lebih menganakemaskan pembangunan jalan raya," cetus Tulus.
Maka, Tulus pun menuding perhatian Pemerintah terhadap transportasi publik bukan minim melainkan tidak ada. Pemerintah tidak memiliki komitmen dalam transportasi massal apalagi yang bersifat ekonomi. Hal ini terlihat dari fakta bahwa kebanyakan kecelakaan dalam transportasi massal telah menimpa rakyat jelata.
"Pemerintah terbukti melakukan pembiaran pada transportasi publik," sergahnya.
Disinggung mengenai solusi, Tulus mengatakan hanya keberpihakan pemerintah dalam konteks anggaran dan kebijakan yang bisa menyelamatkan jiwa transportasi publik ini. Untuk kereta api saja, Tulus mencatat, anggaran subsidi (public service obligation/PSO) sangat minim dan itu pun sering tertunggak. Sejak 2004, Pemerintah telah menunggak Rp1,7 triliun dan pembayarannya sering telat.
"Pada bagian lain, kereta api berada pada titik kritis. Mereka dipinggirkan dengan kebijakan jalan raya dan tol yang anggarannya lebih melimpah ruah," papar Tulus.
Akibatnya, secara langsung Pemerintah menggerogoti kemampuan kereta api dan kapal laut dari segi aspek manajemen. Dan itu berarti turut menggerogoti pula kemampuan PT KA untuk memastikan keselamatan penumpang.
Seperti diketahui, rel kereta api selama masa Belanda terdapat enam ribu kilo meter (km) jalur di seluruh Indonesia. Jumlah itu berkurang lebih dari 1000 km, karena saat ini penjang rel KA tinggal 4800 km, saat negeri ini merdeka.
"Untuk jalur laut juga sama, terutama Ferri yang menjadi angkutan antarpulau. Ada upaya sistematis mematikannya. Hal ini terlihat dari proyek jembatan Surabaya-Madura yang tentu saja akan mematikan kapal feri di sana. Kalau Indonesia negara kepulauan seharusnya anggarannya lebih untuk menyokong infrastruktur kapal laut," tukas Tulus. (*/OL-3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar