JAKARTA: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) merekomendasi pemerintah untuk memperbaiki kinerja di bidang ekonomi dalam upaya perbaikan daya saing secara nasional.
Rekomendasi ini disampaikan Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa pada akhir Sidang Dewan Pleno (SDP) II Hipmi Minggu,i di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mewakili 30.000 pengusaha muda nasional.
Dalam SDP yang dihadiri 500 anggota Hipmi dari seluruh Indonesia, Hipmi juga menyampaikan keprihatinannya. Di antaranya mencakup kasus mafia hukum yang mampu mengalahkan isu ekonomi, kelistrikan maupun infrastruktur yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah.
Hipmi juga semakin prihatin, karena dunia usaha Indonesia semakin tidak berdaya menghadapi gempuran produk impor dari China. Oleh karena itu Hipmi merekomendasikan sedikitnya tiga hal dalam acara itu.
Rekomendasi pertama adalah dalam jangka pendek (12 bulan). Pemerintah sebaiknya mengeluarkan dan memberlakukan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk meningkatkan daya saing industri nasional.
”Policy atau kebijakan pemerintah ini bisa berupa perumusan kebijakan yang pro pengusaha maupun affirmative action untuk mendorong sektor UMKM semakin berkembang,” ungkap Erwin melalui keterangan resminya kepada Bisnis, Minggu.
Program itu berupa penurunan suku bunga kredit, merevisi aturan-aturan perpajakan, relaunching gerakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), peningkatan jumlah wira usaha, penyediaan kredit lunak bagi sektor UMKM, peningkatan pangsa pasar produk nasional, membangun kemitraan dengan pelaku usaha di luar negeri.
Sedangkan jangka menengah (24 Bulan), modernisasi pembangunan nasional. Penerapan teknologi, pemetaan dan penyediaan data base ekonomi mengambil peran yang penting dalam pembangunan sektor industri nasional yang modern.
Program tersebut berupa, penyusunan klaster Industri nasional unggulan, penyusunan roadmap industri dan perdagangan hingga 2030, modernisasi alat-alat produksi bagi BUMN, maupun BUMS.
Dengan demikain akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi dalam negeri, peningkatan pangsa pasar industri turunan, perbaikan kebijakan importasi untuk mesin-mesin produksi, pembangunan dan pemerataan infrastruktur, mendorong tumbuh dan berkembangnya industri yang berbasis teknologi.
Untuk jangka panjang (5-20 Tahun), pemerintah harus membangunan citra Indonesia dengan cara meningkatakan citra sebagai negara yang kondusif untuk berinvestasi melalui beberapa program, a.l. mendorong national company menjadi global company.
Kemudian memanfaatkan keikutsertaan Indonesia dalam G-20, ASEAN, maupun APEC untuk mendorong Indonesia kembali menjadi salah satu anggota OPEC dengan cara meningkatkan lifting minyak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar