CANBERRA: Perdana Menteri Australia Julia Gillard akan mengenakan pajak penduduk di negara itu untuk membantu memenuhi kebutuhan rekonstruksi paska bencana banjir terparah sejak hampir 50 tahun terakhir di negara bagian Queensland.
Gillard memperkirakan rekonstruksi paska banjir akan menelan biaya US$5,58 miliar (A$5,6 miliar). Individu dengan penghasilan antara A$50.001 dan A$100.000 per tahun akan dikenakan pungutan sebesar 0,5%, sedangkan bagi warga berpenghasilan di atas A$100.000 harus membayar pungutan 1%.
"Kebijakan ini diestimasi akan meraup penerimaan pajak sekitar A$1,8 miliar untuk menutup sebagian kebutuhan pembiayaan rekonstruksi. Menurut argumen saya, ini untuk kepentingan penduduk yang terkena dampak banjir. Saya akui pungutan ini kontroversial," tuturnya di Canberra, hari ini.
Banjir di Queensland telah menewaskan 32 orang, menghancurkan 30.000 unit rumah, menutup lahan tambang batubara, memutus akses dan jaringan rel kereta, serta merusak lahan pertanian. Gillard menambahkan pemerintah akan melakukan penghematan anggaran sebanyak A$2,8 miliar.
Penghematan akan dicapai melalui pengurangan sejumlah aturan pengendalian perubahan iklim dan pembatasan subsidi sewa rumah. Sejumlah proyek infrastruktur juga akan ditunda pengerjaannya sehingga ada potensi penghematan A$1 miliar.
"Pungutan menghilangkan insentif pemotongan pajak tahun fiskal 2010 dan 2011. Bahayanya adalah belanja konsumen akan melemah di saat biaya hidup kian meningkat. Dampaknya terhadap ekonomi akan lebih besar dari dugaan pemerintah," jelas Helen Kevans, senior economist JPMorgan Chase & Co di Sydney.
Kebijakan pungutan untuk membiayai rekonstruksi pascabanjir memerlukan persetujuan di Parlemen. Mengingat pemerintahan Partai Buruh, partainya Gillard, hanya merupakan minoritas di lembaga legislatif Negeri Kanguru, usulan itu perlu mendapat dukungan dari empat suara independen. (esu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar