JAKARTA: Pemerintah mengaku sulit menampung inisiatif baru untuk belanja negara mengingat fleksibilitas fiskal atau anggaran yang belum teralokasikan pada APBN 2011 hanya sekitar 9% atau sekitar Rp100 triliun. Kiagus Ahmad Badarudin, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan yang merangkap sementara sebagai Plt Dirjen Anggaran, menjelaskan total belanja negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011 hanya Rp1.229,5 triliun.
Dari total jumlah itu, jelasnya, sekitar 40% merupakan belanja mengikat, 20% dana pendidikan, dan lebih dari 30% mengalir ke daerah. Sementara sisanya atau sekitar 9% merupakan anggaran negara yang bisa digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan baru pemerintah.
"Fleksibilitas fiskal hanya 9%. Sebanyak 20% dari APBN untuk pendidikan dan lebih dari 30% ditransfer ke daerah. Lalu ada pengeluaran mengikat seperti membayar gaji, utang, dan subsidi. Dari sekitar Rp1.200 triliun yang bisa dipakai sekitar Rp100 triliun," jelasnya hari ini.
Kendati ruang fiskal sempit, Kiagus mengatakan yang terpenting penyusunan anggarannya baik dan belanja negaran dikelola dengan optimal. Untuk itu, mulai tahun ini, pemerintah menerapkan anggaran berbasis kinerja yang manfaat besarny baru akan dirasakan 4-5 tahun lagi.
Menurutnya, proses pencairan daftar isiaan pelaksanaan anggaran (DIPA) saaat ini sudah bisa dilakukan sejak awal tahun, sehingga proyek-proyek kementerian/lembaga (K/L) sudah bisa berjalan. Dengan demikian diharapkan pencairan anggaran tidak lagi menumpuk pada kuartal terakhir seperti biasanya.
"Kami akan berusaha serius. Kantor-kantor KPPN [Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara] di daerah akan memantau. Kalau satker [satuan kerja] masih rendah, akan ada peringatan. Sudah ada upaya, biar [pencairan anggaran] bergeser dari kuartal IV ke kuartal III," tambahnya. (esu)
Dari total jumlah itu, jelasnya, sekitar 40% merupakan belanja mengikat, 20% dana pendidikan, dan lebih dari 30% mengalir ke daerah. Sementara sisanya atau sekitar 9% merupakan anggaran negara yang bisa digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan baru pemerintah.
"Fleksibilitas fiskal hanya 9%. Sebanyak 20% dari APBN untuk pendidikan dan lebih dari 30% ditransfer ke daerah. Lalu ada pengeluaran mengikat seperti membayar gaji, utang, dan subsidi. Dari sekitar Rp1.200 triliun yang bisa dipakai sekitar Rp100 triliun," jelasnya hari ini.
Kendati ruang fiskal sempit, Kiagus mengatakan yang terpenting penyusunan anggarannya baik dan belanja negaran dikelola dengan optimal. Untuk itu, mulai tahun ini, pemerintah menerapkan anggaran berbasis kinerja yang manfaat besarny baru akan dirasakan 4-5 tahun lagi.
Menurutnya, proses pencairan daftar isiaan pelaksanaan anggaran (DIPA) saaat ini sudah bisa dilakukan sejak awal tahun, sehingga proyek-proyek kementerian/lembaga (K/L) sudah bisa berjalan. Dengan demikian diharapkan pencairan anggaran tidak lagi menumpuk pada kuartal terakhir seperti biasanya.
"Kami akan berusaha serius. Kantor-kantor KPPN [Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara] di daerah akan memantau. Kalau satker [satuan kerja] masih rendah, akan ada peringatan. Sudah ada upaya, biar [pencairan anggaran] bergeser dari kuartal IV ke kuartal III," tambahnya. (esu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar