Swasta dan Pemerintah Harus Sinergi

Ancaman deindustrialisasi harus diantisipasi dengan menciptakan sinergi dunia usaha serta mengoptimalkan peluang globalisasi. Untuk itu, pelaku usaha swasta dan pemerintah perlu menciptakan suatu sinergi untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. “Di tengah arus perdagangan bebas yang tidak bisa dihindari, industri utama Indonesia yang berbasis padat karya, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan pertanian perlu mendapat prioritas, baik dari infrastruktur, terobosan kebijakan, maupun peningkatan daya saing,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto.

Menurut Suryo, pemerintah harus membangun industri untuk mengolah bahan mentah. Selain itu, pemerintah perlu berbuat lebih kepada sektor UMKM, bagaimana mereka dapat pembinaan pasar dan SDM agar mereka bisa terus berkembang. “Pemerintah perlu membantu pemasaran produk dalam negeri. Selain itu, pembangunan infrastruktur perlu ditingkatkan oleh pemerintah,” ujar Suryo.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi mengatakan pada 2011, sektor-sektor industri yang berbasis sumber daya alam seperti batu bara dan kelapa sawit, sektor jasa seperti perbankan dan properti, serta sektor telekomunikasi masih akan mendominasi investasi dan pertumbuhan industri. “Pada saat ini, industri China tengah mengalami over production karena pasar utamanya yakni Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Jepang juga mengalami penurunan.

Selain mendorong konsumsi di pasar domestik, China juga mencari pasar potensial baru, yang salah satunya adalah Indonesia,” kata Sofjan. Maka dari itu, Sofjan mengungkapkan, pemerintah harus segera mengatasi berbagai kendala pertumbuhan industri dan investasi. “Kalau semua persoalan- persoalan teratasi dengan cepat dan pemerintah aktif menarik investasi baik dari luar maupun dalam, kita bisa menikmati momentum yang besar ini. Setidaknya, dalam dua tahun kemudian, bisa merasakan pertumbuhaan dari investasi pabrik baru.

Ini bukan hal gampang. Dibutuhkan jaminan infrastruktur, termasuk listrik dan gas,” papar Sofjan. Sofjan berharap, kondisi yang terjadi pada saat ini tidak berlangsung terus. Investasi riil, kata Sofjan, harus terus dipacu agar mampu memenuhi target dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) investasi sebesar 60 miliar dollar AS per tahun. Selain itu, ujar Sofjan, pemerintah juga harus mendorong arus investasi di sektor komponen industri, seperti otomotif , elektronik, dan alas kaki.

“Semua industri pengolahan bahan baku juga harus dibuat di dalam negeri. Harus dimulai dari sekarang. Kalau tidak, manufaktur tumbuh 5 persen tahun 2011 saja sudah baik. Itu juga karena dipacu konsumsi, bukan investasi baru,” tandas Sofjan. Anggota Tim Penanganan Hambatan Industri dan Perdagangan, Franky Sibarani menambahkan untuk mencapai peningkatan pertumbuhan industri, maka pemerintah harus fokus dalam mengatasi kendala-kendala terkait lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah.

“Koordinasi yang lemah mencakup soal tidak kompetitifnya bunga bank untuk investasi, lambatnya penerbitan sejumlah SNI, implementasi setengah hati perlindungan pasar domestik, yakni dalam hal labelisasi wajib berbahasa Indonesia untuk pangan, jamu, dan kosmetik. Harus diakui, deindustrialisasi masih mengancam, terutama di skala kecil dan industri rumah tangga,” kata Franky.
ind/aji/E-8