Arus Modal , Kenaikan GWM Valas Hanya Menyebar Risiko ke Perbankan
JAKARTA – Bank Indonesia (BI) diharapkan membatasi aliran masuk modal asing, terutama yang bersifat spekulatif dan jangka pendek atau hot money, ke Sertifi kat Bank Indonesia (SBI). Bank sentral bisa mengurangi risk appetite ke SBI dengan cara mempersempit spread atau selisih bunga instrumen itu dengan treasury bill negara lain dengan jalan hanya memberikan premi SBI yang diidentifikasi berasal dari hot money, misalnya 0,5 persen, bukan dengan bunga normal sebesar 6,5 persen.
Ekonom Bank Internasional Indonesia, Juniman, menegaskan hal itu di Jakarta, Rabu (22/12). Menurut dia, BI harus tegas menerapkan aturan untuk meredam makin derasnya aliran dana asing yang masuk (capital inflow) ke dalam negeri, terutama dana jangka pendek. “Posisi BI memang dilematis. Kalau menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate, inflow makin deras. Sebaliknya, kalau diturunkan, tentu harus disesuaikan dengan inflasi,” jelas dia.
Identifi kasi asal dana yang dialokasikan ke SBI antara lain bisa dilakukan dengan melihat profil historis kapasitas dana pembeli instrumen itu. Jika kapasitas pembelian jauh melebihi profi l sebelumnya, kelebihannya bisa dikategorikan sebagai hot money, kemudian diberi tingkat bunga yang lebih rendah. Cara seperti ini diyakini bisa meredam arbitrase suku bunga dari hot money.
BI diimbau mampu meredam minat hot money masuk ke SBI karena biaya sterilisasi moneter untuk menangkal dampak negatif uang panas itu terhadap kenaikan inflasi dan apresiasi rupiah berlebihan sangat tinggi. Tahun ini diperkirakan ongkos moneter tersebut mencapai 30 triliun rupiah. Biaya itu bakal menambah defisit BI, dan lambat laun mengikis modal bank sentral.
Jika modal BI tinggal 2 triliun rupiah, pemerintah berkewajiban menambah kapital bank sentral dari anggaran negara. Ekonom senior, Kwik Kian Gie, juga sependapat dengan Juniman. Kwik mengatakan BI harus lebih berani dan inovatif menerapkan aturan untuk membatasi hot money. Pasalnya, selama ini bank sentral terlihat tidak bisa berbuat banyak untuk membendung uang panas tersebut.
Di sisi lain, lanjut Kwik, para pengelola hedge fund itu terus berpesta di pasar modal dengan menaikkan harga-harga saham, kemudian pelan-pelan keluar setelah mengeruk keuntungan. Sebelumnya, pengamat perbankan Eko B Supriyanto menilai rencana BI menaikkan giro wajib minimum (GWM) valuta asing atau valas kurang efektif menangkal derasnya capital infl ow ke sistem keuangan di Tanah Air.
Aturan bank sentral yang akan diumumkan sebelum akhir 2010 itu dianggap hanya menyebar risiko BI ke perbankan nasional atas biaya sterilisasi moneter, sedangkan capital inflow yang mayoritas berupa hot money itu diyakini hanya efektif ditekan dengan upaya meniadakan arbitrase suku bunga dari hot money.
Mengelola Likuiditas
Kepala Biro Humas BI Difi A Johansyah mengatakan kebijakan GWM valas dan vostro account akan diumumkan pekan depan setelah rapat dewan gubernur. Dia optimistis aturan itu efektif meredam ancaman capital inflow karena selisih suku bunga yang cukup lebar dengan negara lain. Difi mengakui fenomena terjadinya carry trade atau mengambil pinjaman di negara yang bunganya lebih rendah kemudian diinvestasikan ke negara yang menawarkan bunga lebih tinggi sangat terbuka.
Namun, hal itu bergantung risk appetite dari investor. “Harus ada eksposur currency. Itu bisa dilakukan dengan swap, tapi harus membayar swap rate. Dengan membayar swap rate, selisihnya paling tipis. Sekarang investor memperhitungkan risk appetite-nya,” jelas dia. Oleh sebab itu, tambah Difi , dorongan dari berbagai kalangan untuk memperkecil spread dengan menurunkan BI Rate sulit dilakukan karena tingkat inflasi yang berbeda.
Bahkan, di beberapa negara justru defl asi. Menanggapi aturan GWM itu, Juniman mengatakan BI tidak memiliki pilihan selain mengelola likuiditas yang melimpah dengan menaikkan GWM rupiah primer dan GWM valas serta membatasi rekening giro milik nonresidence yang ditempatkan di bank domestik atau yang dikenal dengan vostro account.
Pada 2008, BI menurunkan GWM valas dari tiga persen menjadi satu persen. Menurut Juniman, untuk melihat keefektifan kebijakan tersebut, perlu melihat level implementasinya kelak. Dari situ, baru ada evaluasi output kebijakan. Namun, secara umum dia memperkirakan kebijakan tersebut hanya mampu meredam dampak inflow secara temporer.
bud/WP
Tidak ada komentar:
Posting Komentar