Tiga Sektor Jadi Prioritas

Oleh Suryo B. Sulistio, Ketua Umum KadinTiga sektor yang harus menjadi prioritas pemerintah guna meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta melalui skema public-private partnership atau PPP. Sektor pertama adalah sektor energi yang harus lebih banyak dipasok ke luar negeri.

Hal ini penting mengingat Indonesia yang memiliki beragam jenis energi dengan jumlah yang melimpah namun belum dapat secara mandiri mencukupi kebutuhan energinya, karena sebagian besar produksi energi Indonesia diekspor ke luar negeri.
Menurut catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, produksi batu bara Indonesia pada 2009 berjumlah 226,1 juta ton dengan konsumsi hanya 38,2 juta ton, sehingga Indonesia mengekspor 152,9 juta ton batu bara.
Sementara untuk konsumsi minyak bumi Indonesia pada 2009 adalah sebesar 256,6 juta barel dan produksi mencapai 337,2 juta barel namun produksi tersebut diekspor hingga 117,2 juta barel sehingga Indonesia harus mengimpor 86,6 juta barel. Padahal seharusnya pemerintah harus memberikan prioritas kepada kebutuhan domestik.
Sektor lainnya adalah sektor pangan karena Indonesia mengimpor kacang kedelai, gula, jagung, dan jenis pangan lain dalam jumlah besar yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri. Sayangnya, Indonesia memiliki tanah yang luas dan subur, namun kenapa harus mengimpor produk pangan dalam jumlah besar.
Adapun contoh minimnya produksi susu segar Indonesia di Indonesia yang hanya mencapai enam juta ton susu per tahun. Bila jumlah tersebut dibagi dengan total penduduk Indonesia, berarti setiap penduduk Indonesia hanya mendapat dua tetes susu.
Sementara itu, konsumsi daging masyarakat Indonesia juga terbilang rendah yaitu hanya mencapai 2,4 Kg/orang/tahun terpaut jauh dengan konsumsi daging di Jerman yang mencapai 50 Kg/orang/tahun atau bahkan dengan konsumsi di Singapura atau Malaysia sebesar 15 Kg/orang/tahun. Dengan kurangnya asupan gizi, sumber daya manusia Indonesia menjadi kurang dapat bersaing.
Sektor ketiga adalah sektor infrastruktur sebagai sektor prioritas untuk dikembangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia 2010-2014. Demi menggenjot industri di Indonesia, Kadin akan melakukan kerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dulu pernah dilakukan semasa BKPM dipimpin oleh Ginandjar Kartasasmita guna membawa investor potensial ke Indonesia.
Kadin juga berencana untuk membuat seminar mengenai infrastruktur pada April 2011 untuk mendorong pertumbuhan sektor infrastruktur Indonesia. Kadin meyakini bila pemerintah menerapkan kebijakan yang pro bisnis, pertumbuhan perekonomian Indonesia dapat mencapai lebih dari 6 %.
(Disampaikan dalam Diskusi Kemitraan Strategis Pemerintah dan Swasta, di Jakarta, Rabu ).