Kesepakatan Ekonomi I Ada Peluang AS Menekan China
YOKOHAMA – Komitmen perdagangan bebas yang dipromosikan forum kerja sama ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation/APEC) sulit untuk diterapkan sepenuhnya. Soalnya, kondisi di masing-masing negara APEC berbeda sehingga banyak yang belum siap.
“Lagi pula sudah ada berbagai perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional, seperti aturan tarif dari WTO (World Trade Organization) atau konvensi tentang perdagangan barang-barang tertentu,” kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri, Edy Putra Irawady, Minggu (14/11).
WTO, tambah Edy, memberikan batasan bagi pengenaan tarif impor sampai 40 persen yang tidak tergolong sebagai proteksionisme.
“Berbagai kesepakatan itu saja yang menjadi pegangan Indonesia,” ujarnya. Seperti diketahui, para pemimpin negara APEC di Yokohama, Jepang, mendeklarasikan rencana mewujudkan perjanjian perdagangan bebas. Nantinya kawasan perdagangan ini akan menghubungkan tiga kekuatan ekonomi terbesar di dunia, yaitu China, Jepang, dan Amerika Serikat.
Para pemimpin APEC juga menyepakati komitmen pertumbuhan ekonomi global yang lebih seimbang, inklusif, dan berkelanjutan. Deklarasi APEC 2010 sendiri diberi nama “Yokohama Vision: Bogor and Beyond”.
Kesepakatan ini merupakan lanjutan dari komitmen dalam pertemuan APEC di Bogor pada 1994, yang mempromosikan perdagangan bebas. “Kami menyepakati pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih seimbang, inklusif, berkelanjutan, inovatif, dan aman.
Dengan begitu, kita lebih mampu mengatasi ancaman terhadap keamanan manusia dan kegiatan ekonomi,” kata Perdana Menteri Naoto Kan, yang membacakan Deklarasi Pimpinan Negara APEC di Yokohama, Minggu. Deklarasi disepakati oleh 21 negara anggota APEC, yaitu Jepang, Indonesia, Malaysia, Taiwan, Rusia, Peru, Selandia Baru, China, Kanada, Australia, Singapura, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Chile, Hong Kong, Korea Selatan, Meksiko, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Papua Nugini. Peluang AS Kesepakatan APEC menjadi peluang bagi AS untuk kembali menekan China.
Presiden AS Barack Obama menyatakan China harus mulai mengurangi ekspor yang kini membanjir akibat nilai tukar yuan (renminbi) terlalu rendah. China balas “menggertak” AS dengan menyatakan tidak boleh ada negara yang menerapkan kebijakan proteksionis.
“Negara maju memang memiliki tugas mengurangi angka pengangguran, tetapi negara berkembang berhadapan dengan potensi gelembung dan tekanan infl asi akibat derasnya arus modal asing,” tegas Presiden China Hu Jintao.
Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih mengatakan kondisi di masing-masing negara APEC memang ber beda dalam hal kesiapan menerapkan perdagangan bebas. “Indonesia belum siap kalau perdagangan terlalu liberal.
Daya saing masih rendah, kondisi dalam negeri belum siap,” katanya. Bagi Indonesia, tambah Sri, yang paling penting saat ini adalah masalah kesejahteraan masyarakat. “Deregulasi, liberalisasi, itu nanti dulu,” tegasnya.
Rtr/AFP/aji/mad/E-8
Tidak ada komentar:
Posting Komentar