JAKARTA: Penyerapan APBN Perubahan 2010 tercatat masih rendah menjelang penutupan tahun ini. Data Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan menyebutkan penyerapan anggaran pendapatan negara dan hibah baru 76% atau sekitar Rp753,6 triliun sampai dengan 29 Oktober 2010.
Ekonom UGM Sri Adiningsih menyayangkan kebijakan pemerintah pada saat anggaran sudah tersedia untuk membangun infrastruktur, memperbaiki institusi dan memperbaiki iklim bisnis, tetapi anggarannya tidak dapat dicairkan.
Sejak 2005, lanjutnya, masalah pembebasan lahan dan penjaminan pemerintah masih menjadi masalah klasik hingga sekarang.
”Sayang sekali kalau anggaran ngga bisa dibelanjakan. Biasanya masalah paling berat itu mencari anggaran, sekarang anggarannya padahal sudah ada. Ini sayang sekali, tinggal 1,5 bulan lagi, bagaimana pemerintah bisa mengejar?,” katanya ketika dihubungi Bisnis hari ini.
Sri menegaskan penggunaan anggaran APBN pada hakikatnya adalah untuk membangun Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dari tahun ke tahun, Sri menyoroti anggaran APBN semakin bertambah dan banyak dialokasikan untuk investasi dan membangun infrastruktur.
Namun, anggaran tersebut masih saja tidak digunakan dengan maksimal. Penyerapan anggaran APBN-P 2010 yang belum mencapai 90% ini, lanjutnya, belum berbicara kualitas dari penggunaan anggaran itu sendiri.
Jika penyerapan anggaran sudah dilihat dari kualitas penggunaan anggarannya, semestinya penyerapan anggaran dapat memberikan multiplier effect yang tinggi dan mengurangi kemiskinan.
“Penyerapan ini baru kuantitatif administrasi saja. Nampaknya dibanding tahun lalu, tahun ini lebih buruk. Tapi kalau berbicara kualitas penggunaannya ya harus dilihat satu-satu,” katanya.
Sri melanjutkan hingga akhir tahun defisit anggaran tidak mencapai 1,5% akibat dari rendahnya penyerapan anggaran ini. “Mungkin surplus, yang jelas defisitnya akan turun, tidak akan 1,5% paling sekitar 1% dari PDB karena tidak banyak yang bisa dibelanjakan,” katanya. (luz)
Ekonom UGM Sri Adiningsih menyayangkan kebijakan pemerintah pada saat anggaran sudah tersedia untuk membangun infrastruktur, memperbaiki institusi dan memperbaiki iklim bisnis, tetapi anggarannya tidak dapat dicairkan.
Sejak 2005, lanjutnya, masalah pembebasan lahan dan penjaminan pemerintah masih menjadi masalah klasik hingga sekarang.
”Sayang sekali kalau anggaran ngga bisa dibelanjakan. Biasanya masalah paling berat itu mencari anggaran, sekarang anggarannya padahal sudah ada. Ini sayang sekali, tinggal 1,5 bulan lagi, bagaimana pemerintah bisa mengejar?,” katanya ketika dihubungi Bisnis hari ini.
Sri menegaskan penggunaan anggaran APBN pada hakikatnya adalah untuk membangun Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dari tahun ke tahun, Sri menyoroti anggaran APBN semakin bertambah dan banyak dialokasikan untuk investasi dan membangun infrastruktur.
Namun, anggaran tersebut masih saja tidak digunakan dengan maksimal. Penyerapan anggaran APBN-P 2010 yang belum mencapai 90% ini, lanjutnya, belum berbicara kualitas dari penggunaan anggaran itu sendiri.
Jika penyerapan anggaran sudah dilihat dari kualitas penggunaan anggarannya, semestinya penyerapan anggaran dapat memberikan multiplier effect yang tinggi dan mengurangi kemiskinan.
“Penyerapan ini baru kuantitatif administrasi saja. Nampaknya dibanding tahun lalu, tahun ini lebih buruk. Tapi kalau berbicara kualitas penggunaannya ya harus dilihat satu-satu,” katanya.
Sri melanjutkan hingga akhir tahun defisit anggaran tidak mencapai 1,5% akibat dari rendahnya penyerapan anggaran ini. “Mungkin surplus, yang jelas defisitnya akan turun, tidak akan 1,5% paling sekitar 1% dari PDB karena tidak banyak yang bisa dibelanjakan,” katanya. (luz)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar