JAKARTA: Pemerintah mengungkapkan realisasi penyerapan anggaran belanja negara hingga kemarin baru sebesar Rp556,28 triliun atau 56,01% dari total pagu di APBNP 2010 dan itu belum mencerminkan realisasi belanja sesungguhnya.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kemenkeu melaporkan realisasi belanja negara per 23 November tercatat sebesar Rp556,28 triliun atau 56,01% dari pagu di APBNP 2010 yang sebesar Rp993,13 triliun.
Berdasarkan situs resmi Ditjen itu, realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp343,05 triliun atau 47,59% dari total pagu Rp720,91 triliun, dan transfer ke daerah senilai Rp213,23 triliun atau 78,33% da-ri total Rp272,21 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan terkadang ada selisih sedikit antara realisasi proyek pemerintah dan realisasi pembayarannya. “Jadi kalau realisasi belanja negara 56%, realisasi proyeknya di atas itu. Jadi ada gap,” ujarnya kemarin.
Menurut dia, pemerintah sejak awal sudah mengantisipasi perlambatan penyerapan anggaran belanja negara dengan melayangkan surat ke seluruh kementerian/lembaga (K/L) agar memperhatikan kualitas belanjanya. Anjuran tersebut terutama ditujukan bagi K/L yang berada daerah-daerah yang dilanda bencana alam.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana mengakui masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam proses penyerapan anggaran belanja pada tahun ini.
"Barangkali memang banyak yang harus diperbaiki, mudah-mudahan mulai 2011 [penyerapan anggaran belanja akan lebih baik] dengan langkah-langkah Bogor [hasil retreat ke III KIB II]," katanya.
Menurut dia, rendahnya penyerapan anggaran belanja pada tahun ini bisa menjadi masukan untuk perbaikan penyerapan anggaran belanja pada tahun depan. "Sebetulnya lambannya penyerapan karena banyak kegiatan yang sudah terealisasi tapi tagihan belakangan sehingga dalam 1 bulan terakhir biasanya penyerapannya naik," jelasnya.
Upaya percepatan penyerapan belanja negara pada tahun depan, lanjutnya, salah satunya dengan penerbitan Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. "Selain itu, kita juga lakukan penyederhanaan dan percepatan proses dalam re-visi dan penerbitan Dipa, yang tadinya prosesnya ada dua macam, ini disatukan," tuturnya.
Dalam data Ditjen Perbendaharaan Negara tersebut, realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) per 23 November baru sebesar Rp199,86 triliun atau 54,34% dari pagu Rp367,77 triliun. Sementara itu belanja non K/L tercatat sebesar Rp143,19 triliun atau 40,55% dari pagu Rp353,14 triliun.
Untuk transfer ke daerah, pemerintah pusat sudah mencairkan dana perimbangan sebesar Rp197,07 triliun atau 75,33% dari pagu Rp261,61 triliun. Terakhir, dana otonomi khusus dan penyeimbang sudah terkucurkan sebesar Rp16,15 triliun atau 152,44% dari pagu 10,59%.
Kemunduran
Semua realisasi tersebut mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan data rea-lisasi APBNP per 29 Oktober yang diungkapkan Dirjen Perbendaha-raan Negara Kemenkeu Heri Purnomo. Dia mengungkapkan realisasi belanja negara sudah mencapai Rp732,31 triliun atau 65% dari total pagu Rp1126,14 triliun di APBNP 2010.
“Untuk belanja negara sampai 29 Oktober sebesar 65% (dari pagu APBNP 2010) atau Rp732,315 triliun. (Itu terdiri dari) Belanja Pemerintah Pusat 59,2% atau Rp462,641 triliun dan transfer daerah 78,3% atau Rp269,674 triliun,” ujarnya pada 8 November lalu.
Sayangnya, baik Heri Purnomo, Direktur Jenderal Anggaran Anny Ratnawati, maupun Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo belum ada yang mau memberikan keterangan mengenai perbedaaan angka tersebut.
Kalangan ekonom menilai kualitas belanja negara selama ini belum mengalami perbaikan, seperti yang tecermin dari realisasi penyerapan anggaran tahun ini yang lamban. Lamban belanja negara dikhawatirkan dapat menghambat pencapaian target-target perekonomian Indonesia.
Firmanzah, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menuturkan belanja negara selama ini memang hanya berkontribusi sekitar 20% terhadap produk domestik bruto (PDB). Kendati demikian, peranannya sa-ngat dibutuhkan dalam menggerakkan aktivitas perekonomian nasional dan daerah.
“Kalau penyerapan anggarannya lamban tentunya dikhawa-tirkan target kinerja ekonomi untuk periode ini akan tidak tercapai," ujarnya.
Direktur Islamic Research and Training Institute (IRTI) Islamic Development Bank (IDB) Bambang P. S. Brodjonegoro menilai pola penyerapan anggaran sampai saat ini belum banyak mengalami perubahan karena kendala birokrasi. Berbelit-belitnya alur birokrasi di Tanah Air disinyalir menjadi penghambat belanja negara.
"Pola belanja anggaran sulit berubah untuk menyesuaikan diri dengan kondisi krisis. Prosedur birokrasi saat ini masih terlalu rigid, cukup rumit."
Oleh karena itu, lanjut Bambang, perlu terobosan agar pe-nyerapan anggaran menjadi lebih mudah dan cepat. (Achmad Aris) (agust.supriadi@bisnis.co.id)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kemenkeu melaporkan realisasi belanja negara per 23 November tercatat sebesar Rp556,28 triliun atau 56,01% dari pagu di APBNP 2010 yang sebesar Rp993,13 triliun.
Berdasarkan situs resmi Ditjen itu, realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp343,05 triliun atau 47,59% dari total pagu Rp720,91 triliun, dan transfer ke daerah senilai Rp213,23 triliun atau 78,33% da-ri total Rp272,21 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan terkadang ada selisih sedikit antara realisasi proyek pemerintah dan realisasi pembayarannya. “Jadi kalau realisasi belanja negara 56%, realisasi proyeknya di atas itu. Jadi ada gap,” ujarnya kemarin.
Menurut dia, pemerintah sejak awal sudah mengantisipasi perlambatan penyerapan anggaran belanja negara dengan melayangkan surat ke seluruh kementerian/lembaga (K/L) agar memperhatikan kualitas belanjanya. Anjuran tersebut terutama ditujukan bagi K/L yang berada daerah-daerah yang dilanda bencana alam.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana mengakui masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam proses penyerapan anggaran belanja pada tahun ini.
"Barangkali memang banyak yang harus diperbaiki, mudah-mudahan mulai 2011 [penyerapan anggaran belanja akan lebih baik] dengan langkah-langkah Bogor [hasil retreat ke III KIB II]," katanya.
Menurut dia, rendahnya penyerapan anggaran belanja pada tahun ini bisa menjadi masukan untuk perbaikan penyerapan anggaran belanja pada tahun depan. "Sebetulnya lambannya penyerapan karena banyak kegiatan yang sudah terealisasi tapi tagihan belakangan sehingga dalam 1 bulan terakhir biasanya penyerapannya naik," jelasnya.
Upaya percepatan penyerapan belanja negara pada tahun depan, lanjutnya, salah satunya dengan penerbitan Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. "Selain itu, kita juga lakukan penyederhanaan dan percepatan proses dalam re-visi dan penerbitan Dipa, yang tadinya prosesnya ada dua macam, ini disatukan," tuturnya.
Dalam data Ditjen Perbendaharaan Negara tersebut, realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) per 23 November baru sebesar Rp199,86 triliun atau 54,34% dari pagu Rp367,77 triliun. Sementara itu belanja non K/L tercatat sebesar Rp143,19 triliun atau 40,55% dari pagu Rp353,14 triliun.
Untuk transfer ke daerah, pemerintah pusat sudah mencairkan dana perimbangan sebesar Rp197,07 triliun atau 75,33% dari pagu Rp261,61 triliun. Terakhir, dana otonomi khusus dan penyeimbang sudah terkucurkan sebesar Rp16,15 triliun atau 152,44% dari pagu 10,59%.
Kemunduran
Semua realisasi tersebut mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan data rea-lisasi APBNP per 29 Oktober yang diungkapkan Dirjen Perbendaha-raan Negara Kemenkeu Heri Purnomo. Dia mengungkapkan realisasi belanja negara sudah mencapai Rp732,31 triliun atau 65% dari total pagu Rp1126,14 triliun di APBNP 2010.
“Untuk belanja negara sampai 29 Oktober sebesar 65% (dari pagu APBNP 2010) atau Rp732,315 triliun. (Itu terdiri dari) Belanja Pemerintah Pusat 59,2% atau Rp462,641 triliun dan transfer daerah 78,3% atau Rp269,674 triliun,” ujarnya pada 8 November lalu.
Sayangnya, baik Heri Purnomo, Direktur Jenderal Anggaran Anny Ratnawati, maupun Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo belum ada yang mau memberikan keterangan mengenai perbedaaan angka tersebut.
Kalangan ekonom menilai kualitas belanja negara selama ini belum mengalami perbaikan, seperti yang tecermin dari realisasi penyerapan anggaran tahun ini yang lamban. Lamban belanja negara dikhawatirkan dapat menghambat pencapaian target-target perekonomian Indonesia.
Firmanzah, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menuturkan belanja negara selama ini memang hanya berkontribusi sekitar 20% terhadap produk domestik bruto (PDB). Kendati demikian, peranannya sa-ngat dibutuhkan dalam menggerakkan aktivitas perekonomian nasional dan daerah.
“Kalau penyerapan anggarannya lamban tentunya dikhawa-tirkan target kinerja ekonomi untuk periode ini akan tidak tercapai," ujarnya.
Direktur Islamic Research and Training Institute (IRTI) Islamic Development Bank (IDB) Bambang P. S. Brodjonegoro menilai pola penyerapan anggaran sampai saat ini belum banyak mengalami perubahan karena kendala birokrasi. Berbelit-belitnya alur birokrasi di Tanah Air disinyalir menjadi penghambat belanja negara.
"Pola belanja anggaran sulit berubah untuk menyesuaikan diri dengan kondisi krisis. Prosedur birokrasi saat ini masih terlalu rigid, cukup rumit."
Oleh karena itu, lanjut Bambang, perlu terobosan agar pe-nyerapan anggaran menjadi lebih mudah dan cepat. (Achmad Aris) (agust.supriadi@bisnis.co.id)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar