JAKARTA: Wapres Boediono mengatakan jika pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi tidak akan secara otomatis dapat memecahkan masalah kemiskinan di Indonesia.
"Kita sering menganggap bahwa jika kita bisa menarik investasi dan mengembangkan infrastruktur di daerah, maka kita bisa memecahkan masalah kemiskinan. Ini adalah sesuatu yang menurut penelitian di
banyak negara tidak benar,” ujar Boediono saat membuka rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, hari ini.
Menurut Boediono, pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur hanya merupakan landasan saja dalam membantu penurunan tingkat kemiskinan di satu daerah. Diperlukan kelompok program khusus
dengan perencanaan baik yang langsung menyasar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan pendapatan di bawah USD2 per hari mencapai 31 juta orang.
Boediono menekankan pengentasan kemiskinan tak bisa hanya diserahkan ke daerah meskipun kantong-kantong kemiskinan sebagian besar berada di daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tim untuk mendampingi pemerintah daerah. Tim tersebut beranggotakan menteri-menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat dan UKP4.
Wapres juga meminta pemda membuat terobosan program kemiskinan yang sesuai karakteristik daerah, dan tidak terlalu tergantung program dari pusat.
"Daerah harus memiliki inisiatif untuk program yang bagus dan disinergikan dengan program nasional. Harus ada koordinasi untuk menghilangkan program-program tumpang tindih,” katanya. (faa)
"Kita sering menganggap bahwa jika kita bisa menarik investasi dan mengembangkan infrastruktur di daerah, maka kita bisa memecahkan masalah kemiskinan. Ini adalah sesuatu yang menurut penelitian di
banyak negara tidak benar,” ujar Boediono saat membuka rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, hari ini.
Menurut Boediono, pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur hanya merupakan landasan saja dalam membantu penurunan tingkat kemiskinan di satu daerah. Diperlukan kelompok program khusus
dengan perencanaan baik yang langsung menyasar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan pendapatan di bawah USD2 per hari mencapai 31 juta orang.
Boediono menekankan pengentasan kemiskinan tak bisa hanya diserahkan ke daerah meskipun kantong-kantong kemiskinan sebagian besar berada di daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tim untuk mendampingi pemerintah daerah. Tim tersebut beranggotakan menteri-menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat dan UKP4.
Wapres juga meminta pemda membuat terobosan program kemiskinan yang sesuai karakteristik daerah, dan tidak terlalu tergantung program dari pusat.
"Daerah harus memiliki inisiatif untuk program yang bagus dan disinergikan dengan program nasional. Harus ada koordinasi untuk menghilangkan program-program tumpang tindih,” katanya. (faa)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar