JAKARTA : Pelaku ekonomi menilai obligasi infrastruktur bukanlah prioritas karena permasalahan utama dari pembangunan infrastruktur di Indonesia bukan terletak pada pendanaan, melainkan lebih pada pembebasan lahan.
Silmy Karim, Ketua II Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), menuturkan sebenarnya permasalahan lahan lebih rumit dibandingkan pendanaan dalam pembangunan infrastruktur di negeri ini. Padahal, minat investor, baik lokal maupun asing, sangat tinggi untuk menanamkan modalnya di sektor tersebut.
“(Untuk itu) Pemerintah mesti berani dan cepat memecahkan permasalahan lahan. Dana akan datang mengikutinya,” ujar dia kepada Bisnis, hari ini.
Kendati demikian, lanjut Silmy, secara prinsip wacana penerbitan obligasi infrastruktur oleh pemerintah merupakan terobosan baru. Instrumen pembiayaan tersebut, diyakininya, akan diminati oleh investor local.”Terlebih jika bisa dijual secara retail.”
Hal senada juga diutarakan oleh Ekonom Bank Danamon Helmy Arman. Menurutnya, selama ini banyak proyek infrastruktur yang tidak jalan karena masalah lahan dan regulasi yang tidak mendukung. Karenanya, jika masalah-masalah fundamental tersebut tidak tertatasi dengan baik akan membuat dana menumpuk di pasar obligasi infrastruktur tanpa mampu menggerakan proyeknya di lapangan.
“Harus dipastikan dulu bahwa pembebsan lahan sudah selesai sehingga proyeknya bisa jalan. Kalau tidak, kita bayar bunga sia-sia. Pembiayaan untuk APBN saja tiap tahun berlebih,” tandasnya.
Namun harus diakui, kata Helmy, minat investor terhadap obligasi berdenominasi rupiah masih sangat besar. Karenanya, kemunculan obligasi infrastruktur diyakini tidak akan menimbulkan crowding out di pasar obligasi nasional.
“Kalau crowding out sih saya rasa tidak. Minat investor asing masih besar sehingga obligasi rupiah masih mengalami excess demand.” (faa)
Silmy Karim, Ketua II Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), menuturkan sebenarnya permasalahan lahan lebih rumit dibandingkan pendanaan dalam pembangunan infrastruktur di negeri ini. Padahal, minat investor, baik lokal maupun asing, sangat tinggi untuk menanamkan modalnya di sektor tersebut.
“(Untuk itu) Pemerintah mesti berani dan cepat memecahkan permasalahan lahan. Dana akan datang mengikutinya,” ujar dia kepada Bisnis, hari ini.
Kendati demikian, lanjut Silmy, secara prinsip wacana penerbitan obligasi infrastruktur oleh pemerintah merupakan terobosan baru. Instrumen pembiayaan tersebut, diyakininya, akan diminati oleh investor local.”Terlebih jika bisa dijual secara retail.”
Hal senada juga diutarakan oleh Ekonom Bank Danamon Helmy Arman. Menurutnya, selama ini banyak proyek infrastruktur yang tidak jalan karena masalah lahan dan regulasi yang tidak mendukung. Karenanya, jika masalah-masalah fundamental tersebut tidak tertatasi dengan baik akan membuat dana menumpuk di pasar obligasi infrastruktur tanpa mampu menggerakan proyeknya di lapangan.
“Harus dipastikan dulu bahwa pembebsan lahan sudah selesai sehingga proyeknya bisa jalan. Kalau tidak, kita bayar bunga sia-sia. Pembiayaan untuk APBN saja tiap tahun berlebih,” tandasnya.
Namun harus diakui, kata Helmy, minat investor terhadap obligasi berdenominasi rupiah masih sangat besar. Karenanya, kemunculan obligasi infrastruktur diyakini tidak akan menimbulkan crowding out di pasar obligasi nasional.
“Kalau crowding out sih saya rasa tidak. Minat investor asing masih besar sehingga obligasi rupiah masih mengalami excess demand.” (faa)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar