Indonesia Enggan Terlibat Perdagangan Bebas

Forum APEC , Infrastruktur dan Prasyarat Objektif Indonesia Belum Memadai
JAKARTA – Indonesia tidak mau terlibat dalam kesepakatan kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik atau Free Trade Area of Asia Pacific (FTAAP) yang diterapkan oleh forum kerja sama ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation/APEC). Kesepakatan tersebut hanya menyangkut masalah bilateral yang termasuk negara anggota kelompok 20 atau G20.

Direktur Hubungan Pengembangan Ekonomi dan Lingkungan Kementerian Luar Negeri Ghafur Dharmaputra mengatakan ide semula FTAAP adalah perdagangan di antara anggota G20, dan itu sangat merugikan Indonesia. Pemerintah menginginkan kerja sama multilateral dengan negara-negara di luar anggota G20. “Selain itu, bisa membawa dampak yang lebih besar bagi perekonomian.

Jika perjanjian hanya bersifat bilateral, jelas merugikan Indonesia yang saat ini sedang meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri,” kata Ghafur di Jakarta, Senin (15/11). Menurut dia, pemerintah akan berkonsentrasi untuk memaksimalkan keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum kawasan perdagangan bebas (Free Trade Area/FTA) regional yang sudah ditandatangani itu dengan kalkulasi pasar yang terbuka dibandingkan dengan ukuran pasar dalam negeri Indonesia.

“Kita memiliki pasar yang sangat besar dibandingkan dengan anggota FTA Asia Pasifik itu. Bila kita ikut dalam FTA itu, kita menjadi pasar terbesar yang sangat terbuka. Karena itu, kita tidak mau FTA yang sifatnya bilateral (keanggotaan per negara) karena nantinya pasar kita tidak berimbang,” jelas Ghafur.

Hal senada diungkapkan Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar. Ia menambahkan Indonesia menginginkan konsep FTA tidak sekadar perjanjian bebas perdagangan. “Kita ingin FTA itu mendorong lebih luas cakupannya, misalnya berfokus juga untuk kerja sama dalam mendorong pembangunan dari anggotanya, seperti yang tercantum dalam tujuan Putaran Doha,” kata Mahendra saat konferensi pers di Jakarta, Senin.

Ditambahkan, Indonesia tidak bisa mengikuti FTA di mana negara- negara anggotanya berbeda posisi, yang nantinya menimbulkan jurang pembatas yang semakin lebar karena ketidakseimbangan keuntungan yang diperoleh. Sebelumnya, Wakil Presiden Boediono menyata kan pemerintah Indonesia berhatihati menyikapi ren cana perwujudan kawasan FTAAP.

Alasannya, Indonesia harus mewujudkan kesiapan dan kapasitas daya saing industri dalam negeri. Dalam jangka pendek, kata Wapres, pemerintah berharap APEC mengoptimalkan kerja sama ekonomi yang telah berjalan selama ini di Asia Timur dan negara Asia Tenggara seperti Putaran Doha pertama. Namun, dalam jangka panjang bisa saja suatu saat APEC mengarah pada kawasan perdagangan tersebut.

Belum Siap

Menyinggung kesiapan Indonesia, Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Airlangga Hartato menilai Indonesia belum siap menghadapi perdagangan bebas karena biaya produksi di Indonesia relatif sangat tinggi. “Mestinya sebelum ikut serta dalam pasar bebas, pemerintah mempertimbangkan terlebih dulu kondisi industri dalam negeri.

Infrastruktur dan prasyarat objektif Indonesia belum memadai,” jelas Airlangga. Selain industri yang belum mendukung, lanjut dia, ada persoalan ekonomi biaya tinggi, kandungan impor yang besar, penguasaan teknologi yang masih rendah, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah pula. “Termasuk birokrasi yang tidak efisien dan suku bunga yang tinggi.

Sekarang yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap barang-barang yang masuk ke Indonesia,” ujar Airlangga.
ind/WP